Madinah - Melanjutkan peninjauan kesiapan Haji 2018, Puan Maharani selaku Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan RI, bersama Menteri Kessehatan mengunjungi fasilitas Klinik Kesehatan Haji Indonesia (KKHI) Madinah pada Sabtu siang (21/04). Dalam kunjungannya Menko PMK RI menyoroti jauhnya letak Klinik Kesehatan dari pemondokan jamaah Haji.
Pemondokan jamaah terletak di area sentral Masjid Nabawi sedangkan KKHI berjarak lima kilometer dari area sentral Masjid Nabawi. Puan menginstruksikan dengan berakhirnya kontrak sewa klinik pada tahun ini agar Menkes segera mencari lokasi klinik baru yang dekat dengan pemondokan Haji untuk tahun depan dan selanjutnya.
Menko juga meminta agar persiapan KKHI dimatangkan mengingat izin untuk bisa merapikan fasilitas kesehatan dari pemerintah Saudi hanya tiga bulan menjelang pelaksanaan Haji. Puan berharap dalam waktu yang singkat tersebut Kementerian Kesehatan dapat merampungkan segalanya seiring dengan penambahan jumlah tenaga kesehatan untuk Haji tahun ini.
Dalam kesempatan tersebut Menko berkesempatan berdiskusi dengan Dubes RI di Arab Saudi dan Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umroh berkaitan dengan beberapa layanan yang bisa ditingkatkan untuk pelaksanaan Haji tahun ini. Salah satu masalah yang disoroti adalah lambatnya proses imigrasi jamaah Haji di bandara Saudi.
Sesuai penjelasan dari Dubes dan Dirjen, saat ini sedang dilakukan kerjasama untuk mempercepat proses imigrasi dengan cara integrasi sistem biometrik dan sidik jari antara Indonesia dengan Saudi di beberapa embarkasi Indonesia. Puan mengharapkan agar kerjasama tersebut dapat terealisasi pada musim Haji tahun ini. “Kalau bisa buat line khusus jamaah Indonesia, bisa 15 ribu saja itu sudah kemajuan besar Pak,” pungkas Puan.
Pemerintah terus berkomitmen agar pelayanan Haji semakin meningkat setiap tahunnya terutama di wilayah-wilayah yang bisa diakses oleh pemerintah. Adapun untuk permasalahan klasik tentang pelayanan di Arafah dan Mina, pemerintah terus mengusulkan beberapa saran perbaikan kepada pemerintah Arab Saudi.
sumber: KJRI Jeddah
Tidak ada komentar:
Posting Komentar