Puan: Komitmen Pemerintah untuk Meningkatkan Pelayanan Haji

Madinah - Melanjutkan peninjauan kesiapan Haji 2018, Puan Maharani selaku Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan RI, bersama Menteri Kessehatan mengunjungi fasilitas Klinik Kesehatan Haji Indonesia (KKHI) Madinah pada Sabtu siang (21/04). Dalam kunjungannya Menko PMK RI menyoroti jauhnya letak Klinik Kesehatan dari pemondokan jamaah Haji. 

Pemondokan jamaah terletak di area sentral Masjid Nabawi sedangkan KKHI berjarak lima kilometer dari area sentral Masjid Nabawi. Puan menginstruksikan dengan berakhirnya kontrak sewa klinik pada tahun ini agar Menkes segera mencari lokasi klinik baru yang dekat dengan pemondokan Haji untuk tahun depan dan selanjutnya.

Menko juga meminta agar persiapan KKHI dimatangkan mengingat izin untuk bisa merapikan fasilitas kesehatan dari pemerintah Saudi hanya tiga bulan menjelang pelaksanaan Haji. Puan berharap dalam waktu yang singkat tersebut Kementerian Kesehatan dapat merampungkan segalanya seiring dengan penambahan jumlah tenaga kesehatan untuk Haji tahun ini.

Dalam kesempatan tersebut Menko berkesempatan berdiskusi dengan Dubes RI di Arab Saudi dan Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umroh berkaitan dengan beberapa layanan yang bisa ditingkatkan untuk pelaksanaan Haji tahun ini. Salah satu masalah yang disoroti adalah lambatnya proses imigrasi jamaah Haji di bandara Saudi. 

Sesuai penjelasan dari Dubes dan Dirjen, saat ini sedang dilakukan kerjasama untuk mempercepat proses imigrasi dengan cara integrasi sistem biometrik dan sidik jari antara Indonesia dengan Saudi di beberapa embarkasi Indonesia. Puan mengharapkan agar kerjasama tersebut dapat terealisasi pada musim Haji tahun ini. “Kalau bisa buat line khusus jamaah Indonesia, bisa 15 ribu saja itu sudah kemajuan besar Pak,” pungkas Puan.

Pemerintah terus berkomitmen agar pelayanan Haji semakin meningkat setiap tahunnya terutama di wilayah-wilayah yang bisa diakses oleh pemerintah. Adapun untuk permasalahan klasik tentang pelayanan di Arafah dan Mina, pemerintah terus mengusulkan beberapa saran perbaikan kepada pemerintah Arab Saudi.

sumber: KJRI Jeddah

TKI Asal Sumbawa Meninggal Saat Proses Exit di Tarhil Shumaysi

Jeddah - Rusmiyati Sabram (28) Pekerja Migran Indonesia (TKI) di kota Jeddah Saudi Arabia, asal Sumbawa, Nusa Tenggara Barat, meninggal saat sedang proses exit di Kantor Pusat Tahanan Imigrasi (Tarhil Shumaysi) pada Kamis (19/04/2018) siang waktu setempat.

Sebelumnya, pada hari Rabu (18/04/2018) POSPERTKI (Posko Perjuangan TKI) di Saudi Arabia, menerima pengaduan dari rekan satu rumah almarhumah Rusmiyati yang meminta bantuan pendampingan agar dapat memproses kepulangan Rusmiyati.

Rekan atau teman Rusmiyati menceritakan, bahwa kondisi Rusmiyati sejak 3 hari sangat memprihatinkan karena menderita stroke dan pendarahan.

Setelah menerima pengaduan tersebut, POSPERTKI selaku organisasi sayap PDI Perjuangan langsung mendatangi kediaman Rusmiyati Sabram. Ramida Muhammad selaku Ketua POSPERTKI Saudi Arabia didampingi dua anggotanya, mejenguk langsung Rusmiyati Sabram dengan keadaanya yang memprihatinkan hanya bisa terbaring tidur tanpa bisa berbicara.

Tanpa harus menunggu waktu lama, POSPERTKI langsung berkoordinasi dengan yaitu Ainur Rifqie Madanie pejabat Konsuler 3 KJRI Jeddah.

Dengan kondisi Rusmiyati Sabram yang memprihatinkan, KJRI Jeddah langsung bertindak cepat dan memutuskan untuk memproses exit kepulangan di Tarhil Shumaysi pada Kamis (19/04/2018).

Ramida Muhammad yang juga merupakan Wakil Ketua DPLN PDI Perjuangan Saudi Arabia, menjelaskan bahwa Rusmiyati sebelumnya berstatus sebagai TKI, dan setelah itu melarikan diri dari majikannya dan bekerja berganti ganti majikan dengan status overstayer. Almarhumah sebelumnya sudah pernah proses exit kepulangan pada amnesti tahun 2017 sewaktu masih sehat, tetapi saat exit terbit yang bersangkutan membatalkan untuk pulang hingga masa berlaku exitnya berakhir.

Pada Rabu pagi, saya bersama Rusmiyati dengan menggunakan kursi roda berangkat menuju Tarhil Shumaysi (Pusat Tahanan Imigrasi Saudi Arabia) bersama dua lokal staf KJRI Jeddah untuk proses sidik jari exit kepulangan Rusmiyati. Saat sedang proses administrasi berlangsung, kondisi Rusmiyati mulai menurun. Dan pada saat untuk disidik jari oleh pihak imigrasi Tarhil Shumaysi, Rusmiyati telah menghembuskan nafas terakhirnya,” jelas Ramida.

Kami POSPERTKI sangat mengapresiasi langkah cepat KJRI Jeddah khususnya Pak Ainur Rifqie yang cepat mengambil tindakan dan keputusan. Tapi takdir dan ajal berkata lain, Rusmiyati meninggal saat sedang untuk diproses. Jenazah almarhumah saat ini sudah berada di RS. Al Nor kota Makkah untuk diotopsi,” lanjutnya

Ketua POSPERTKI Saudi Arabia ini pun mengungkapkan, bahwa POSPERTKI sudah melakukan komunikasi dengan pihak keluarga almarhumah di Nusa Tenggara Barat (NTB). Keluarga almarhumah sedang bermusyawarah, karena ada keinginan agar jenazah dipulangkan ke Indonesia.

PDI-P Saudi Arabia Bentuk Badan Pemenangan Pemilu

Jeddah - Guna mempersiapkan pemenangan Pemilu tahun 2019, DPLN PDI Perjuangan Saudi Arabia membentuk BP (Badan Pemenangan) Pemilu di Saudi Arabia. Hal ini berdasarkan hasil rapat pleno DPLN PDI Perjuangan Saudi Arabia pada Jum’at (13/04/2018) sejak pukul 23.00 waktu setempat, hingga Sabtu (14/04/2018) pukul 03.30 dini hari waktu setempat.

Pertemuan tersebut juga dihadiri POSPERTKI (Posko Perjuangan TKI) selaku organisasi sayap PDI Perjuangan.

BP Pemilu bertugas mempersiapkan langkah dan strategi guna pemenangan suara luar negeri diantaranya Saudi Arabia untuk PDI Perjuangan dan Bapak Ir. H. Joko Widodo dalam Pemilu tahun 2019,” jelas Ramida Muhammad selaku Wakil Ketua DPLN PDI Perjuangan Saudi Arabia Bidang Pemenangan Pemilu.

Ramida yang juga sebagai Ketua POSPERTKI (Posko Perjuangan TKI) Saudi Arabia mengungkapkan, bahwa BP Pemilu yang baru saja dibentuk akan berupaya mempertahankan kemenangan PDI Perjuangan di Saudi Arabia seperti Pemilu Legislatif tahun 2014, serta memenangkan Bapak Ir. H. Joko Widodo yang kembali diusung PDI Perjuangan sebagai calon Presiden pada Pemilu tahun 2019.

Berdasarkan hasil pertemuan, Sharief Rachmat ditetapkan sebagai Kepala BP Pemilu Saudi Arabia. Sharief sendiri akan dibantu oleh dua Ketua Pelaksana Harian diantaranya Muhammad Padli Marsidi sebagai Ketua Pelaksana Harian Wilayah Saudi Arabia bagian Timur dan Utara, serta Ramida Muhammad sebagai Ketua Pelaksana Harian Wilayah Saudi Arabia bagian Barat dan Selatan.

Eny Hartini dan Hasani Marsup Arsilam ditugaskan sebagai Sekretaris dan Bendahara BP Pemilu Saudi Arabia. Selain itu, beberapa anggota POSPERTKI dan relawan Jokowi turut dilibatkan dalam BP Pemilu yang mengisi dibeberapa pos bidang.

Dalam BP Pemilu Saudi Arabia sendiri terdapat Tim Cyber Army yang dikoordinir oleh saudara Muhammad Kurdi dan dibantu oleh 10 anggota.

Ada 45 kota atau wilayah di Saudi Arabia yang terdapat WNI atau Pekerja Migran Indonesia. Dari ke 45 kota atau wilayah terbagi dua wilayah yaitu 23 kota atau wilayah sebagai Saudi Arabia bagian Timur dan Utara, serta 22 kota atau wilayah sebagai Saudi Arabia bagian Barat dan Selatan.” sambung Ramida.

Ramida Muhammad mengatakan, bahwa DPLN PDI Perjuangan Saudi Arabia akan segera melaporkan struktur BP Pemilu ke DPP PDI Perjuangan untuk disahkan melalui Surat Keputusan atau Surat Ketetapan DPP PDI Perjuangan. Setelah SK DPP PDI Perjuangan terbit, akan dilaporkan ke PPLN (Panitia Pemilu Luar Negeri) Perwakilan RI di Saudi Arabia yaitu PPLN KBRI Riyadh yang bertanggung jawab di wilayah Saudi Arabia bagian Timur dan Utara, serta PPLN KJRI Jeddah yang bertanggung jawab di wilayah Saudi Arabia bagian Barat dan Selatan.

Kasus Pembunuhan 5 Orang, TKI Asal Karawang Divonis Hukuman Mati

Seorang tenaga kerja Indonesia (TKI) asal Karawang, Jawa Barat, bernama Aan binti Andi Asip divonis hukuman mati oleh Pengadilan Abu Dhabi, Uni Emirat Arab. Ia kini menunggu eksekusi setelah dituduh membunuh lima orang.

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Karawang menyatakan informasi tersebut diterima melalui surat BNP2TKI Nomor 319/PL-MA/III/2018 tanggal 21 Maret 2018. Dalam surat itu, TKI asal Dusun Tangkolo, Desa Srijaya, Kecamatan Tirtajaya, Karawang, itu disebutkan terlibat kasus pembunuhan di Abu Dhabi.

"Kasusnya itu disampaikan jenis pembunuhan berencana, korbannya lima orang. Tapi tidak disampaikan secara jelas mengenai motif dan peristiwa pembunuhannya," kata Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Karawang, Suroto, Selasa (10/4/2018), dilansir Antara.

Aan ditetapkan sebagai tersangka pembunuhan berencana oleh Pengadilan Abu Dhabi UEA pada 7 Desember 2018 dan telah divonis hukuman mati. Korban pembunuhan TKI itu terdiri atas dua wanita asal Indonesia, dua perempuan asal Thailand, dan seorang pria Bangladesh.

Dua Kali Ganti Majikan

Menurut Suroto, Aan berangkat ke luar negeri menjadi TKW pada 13 September 2013 melalui Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta (PPTKIS) Falah Rima Hudaity Bersaudara yang beralamat di Jakarta.

Selama bekerja di Uni Emirat Arab, TKW asal Karawang itu tidak hanya bekerja di satu majikan. Aan sempat dua kali berganti majikan.

Setelah dua kali berganti majikan, keberadaan Aan tidak diketahui. Hingga akhirnya,

BNP2TKI mengabarkan bahwa Aan terlibat kasus pembunuhan.

Pihak keluarga sudah meminta pemerintah mengupayakan agar Aan dibebaskan dari hukuman mati. Maka itu, Disnakertrans Karawang mengirim surat ke Kemenlu terkait dengan kasus hukum yang dialami TKI asal Karawang itu.

sumber: liputan6.com

8 Tahun Tidak Dipulangkan, TKI Asal Subang Digaji 1,7 Rupiah Per Bulan

KASTINAH BINTI WARLI

Jeddah - Nasib na’as menimpa pekerja migran Indonesia asal Subang di Saudi Arabia. Kastinah Binti Warli (umur 68 tahun), TKI yang bekerja sebagai PLRT (Pekerja Laksana Rumah Tangga) berangkat ke Saudi Arabia melalui PJTKI Al Rahmat sejak tahun, 1994 dan bekerja di salah satu rumah tangga warga Saudi Arabia di kota Jeddah.

Adik Kastinah yang bernama Nawir Binti Warli ikut menyusul kakaknya, dan sudah 7 tahun bekerja di tempat serta majikan yang sama sebagai PLRTI (Pekerja Laksana Rumah Tangga).

Siapa sangka, berangkat dan bekerja ke luar negeri agar dapat merubah ekonomi keluarga yang lebih baik tetapi berujung tidak sesuai harapan. Kastinah Binti Warli dalam keluhnya mengatakan bahwa sudah 8 tahun tidak digaji, serta 1 tahun lebih gajinya belum diberikan. Begitu juga adiknya yang sudah 7 tahun bekerja bernama Nawir Binti Warli yang 3 bulan gajinya belum diberikan, dan adiknya per bulan hanya digaji 500 Riyal Saudi (1,7 juta rupiah).

Keluh dan penderitaan Kastinah diceritakan saat beliau bertemu Taswinah di salah satu rumah sakit kota Jeddah, yang kebetulan keduanya sedang mendapingi majikannya yang sedang dalam perawatan di rumah sakit.

Kastinah menceritakan hal ini kepada Taswinah yang kebetulan mempunyai telepon seluler (handphone), agar dapat membantunya untuk melaporkan hal ini kepada Pemerintah Indonesia.

Taswinah pun menyanggupi dan menginformasikan hal ini kepada DPLN PDI Perjuangan Saudi Arabia, yang diterima oleh Mustofa Harun selaku Wakil Ketua Bidang Advokasi & Perlindungan WNI.

Mustofa Harun sendiri langsung melaporkan hal ini kepada jajaran pengurus, dan pada hari Minggu (01/04/2018) Sharief Rachmat Ketua DPLN PDI Perjuangan Saudi Arabia langsung mendatangi ke salah satu rumah sakit di Jeddah untuk menemui Kastinah Binti Warli (korban) dan Taswinah (pelapor).

“Saya sudah bertemu Taswinah, tapi tidak ketemu Kastinah karena sudah dibawa pulang majikannya. Taswinah sudah menceritakan kronologis masalah yang menimpa Kastinah Binti Warli dan adiknya yang bernama Nawir Binti Warli. Kastinah 8 tahun tidak dipulangkan, dan gajinya 1 tahun lebih belum dikasih yang rinciannya setiap bulan digaji 1.000 riyal Saudi (3,5 juta rupiah). Begitu juga adiknya yang 3 bulan belum digaji, padahal standar gaji Pekerja Migran Indonesia sektor domestik di Saudi sekitar 1.400 riyal (5 juta rupiah) per bulan.” Ujar Sharief.

Tadi juga sudah bicara dengan Kastinah langsung melalui sambungan telepon rumah majikannya, saat majikannya sedang tidak berada dirumah,” sambungnya.

Sharief Rachmat yang juga merupakan Pembina organisasi POSPERTKI (Posko Perjuangan TKI) menerangkan, bahwa Tarswinah juga memberitahukan bahwa ada salah satu rekannya TKI di kota Riyadh yang sudah 8 tahun digaji. Kita sudah data semua, dan segera melaporkan ke Perwakilan RI (KBRI/KJRI) di Saudi Arabia serta Kementerian RI terkait.