Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati/Walikota Serentak 2018

Dewan Pimpinan Pusat PDI PERJUANGAN

PDI Perjuangan mengapresiasi atas penyelenggaraan Pilkada 2018 yang berlangsung aman dan damai. Karenanya, PDI Perjuangan menyampaikan terima kasih kepada jajaran KPU, Bawaslu, aparat Polri dan TNI. Terima kasih juga kepada seluruh masyarakat bahwa Pilkada serentak nyaris tanpa insiden. Masyarakat sudah dewasa, hanya elite tertentu yang gemar menggerutu membuat suasana damai demokratis dirusak oleh kecurigaan. Sementara rakyat sudah cukup dewasa. Hal ini sekaligus menunjukkan Presiden Jokowi telah sukses menjaga amanah rakyat, dan PDI Perjuangan telah menunjukkan sebuah konstestasi yang beradab dengan tidak menghalalkan segala cara seperti cara-cara sebelum 2014.

Bagi PDI Perjuangan, hasil Pilkada harus dilihat secara utuh. Bukan hanya pemilihan 17 provinsi, tapi juga pemilihan ratusan bupati dan walikota. Sebab, dalam sistem otonomi daerah, posisi walikota dan bupati sangatlah strategis, karena mereka yang memegang wilayah. Sementara Gubernur sifatnya koordinatif.

Bagi PDI Perjuangan, hasil Pilkada di tingkat kabupaten/kota dan provinsi adalah kemenangan dan kisah sukses dari komitmen kaderisasi Partai. Dalam konteks itu,  kami berhasil melawan pragmatisme mengambil sembarang tokoh yang tidak jelas asal usul ideologi dan komitmennya, dan PDI Perjuangan kukuh mengajukan kader untuk maju Pilkada. Dan untuk mendukung komitmen ini, PDI Perjuangan menyelenggarakan sekolah Partai untuk calon kepala daerah, dan juga dilakukan psikotest.

Kalau untuk sekedar menang kalah, tentu PDI Perjuangan akan mengusung figur yang elektabilitasnya paling tinggi, tidak harus memperhatikan apakah itu kader atau bukan, dan bagaimana komitmen ideologinya. Tetapi, sebagai partai ideologis, PDI Perjuangan sangat memperhatikan bagaimana aspek kepemimpinan ke depannya setelah terpilih menjadi kepala daerah.

Dari penghitungan cepat (quick count), dimana PDI Perjuangan berhasil memenangi 6 Pilkada Provinsi menunjukan bagaimana kaderisasi yang berhasil melahirkan kepemimpinan, seperti Ganjar Pranowo yang menang di Jawa Tengah, I Wayan Koster di Bali, Barnabas Orno sebagai calon wakil gubernur Maluku mendampingi Murad Ismail. Kemudian kader PDI Perjuangan di Pilkada Papua, Jhon Wempi Wetipo (wakil Ketua DPD PDI Perjuangan Papua) yang menjadi calon gubernur Papua, dan berdasarkan hitungan sementara masih unggul. Calon yang diusung PDI Perjuangan juga unggul di Sulsel dan Maluku Utara.

Kemudian dari Pilkada di 154 kabupaten/kota, PDI Perjuangan mengajukan pasangan calon di 151 kabupaten/kota, sementara 3 kabupaten/kota tidak ikut mencalonkan yakni Kab. Pamekasan, Hulu Sungai Selatan, dan Paniai. Dan dari 151 yang kita usung, 33 kader calon kepala daerah, dan 38 kader calon wakil kepala daerah dalam hitungan cepat dinyatakan menang.

Komitmen kaderisasi yang satu tarikan nafas dengan mekanisme pengusungan calon di Pilkada ini bisa ditunjukkan dengan banyaknya kepala daerah berprestasi, seperti Walikota Surabaya Tri Rismaharini, Bupati Kulonprogo Hasto Wardoyo, Bupati Banyuwangi Abdullah Azwar Anas, Walikota Semarang Hendrar Prihadi, Bupati Baggai Herwin Yatim, Bupati Badung I Nyoman Giri Prasta, dan Bupati Tabanan Ni Putu Eka Wiryastuti, serta Bupati Kudus Mustofa.

Komitmen Partai menunjuk kader seperti Pak Jokowi untuk memimpin negeri agar program kerakyatan yang disiapkan oleh Partai sungguh-sungguh dijalankan. Seperti kepemimpinan Presiden Jokowi, dimana mayoritas program-program Perjuangan Partai benar-benar dijalankan pemerintah saat ini. Termasuk program yang telah dikonsep oleh Partai sejak tahun 2008, waktu Pak Jokowi menjabat Walikota Solo. Sehingga ketika menjadi Presiden, berhasil melaksanakan dan menjalankan tugasnya dengan baik. Pak Jokowi adalah contoh kader yang dipersiapkan sejak lama.

sumber: pdiperjuangan.id

POSPERTKI Saudi Gelar Ziarah ke Kota Madinah Bersama TKI

Pada 02 Syawal 1439 H (16/06/2018) tepat di hari kedua Idul Fitri, POSPERTKI (Posko Perjuangan TKI) Saudi Arabia bersama ratusan Pekerja Migran Indonesia dari lintas kota di Saudi Arabia melakukan ziarah ke kota Madinah.

Kegiatan ke kota Madinah yang diprakarsai oleh POSPERTKI (Posko Perjuangan TKI) Saudi Arabia ini, dimulai melakukan perjalan ziarah dari hari Sabtu tanggal 16/06/2018 atau dihari kedua idul fitri 1439 H hingga hari Senin (18/06/2018).

Sebelum berangkat ke kota Madinah, para PMI (Pekerja Migran Indonesia) terlebih dahulu berkumpul di Pasar Corneis Al Balad kota Jeddah pada pukul 5 sore. Setelah berkumpul semua dan memasuki bus, para jama’ah yang merupakan PMI diberikan dahulu ID Card tanda pengenal serta snack dan minuman. Tepat setelah sholat isya, rombongan POSPERTKI bertolak ke kota Madinah.

Kegiatan perdana ini pun dikoordinir oleh Imam Sonhaji yang biasa disapa dengan panggilan Bejo. Selain itu, juga dibantu oleh Ramida Muhammad, Maman Suherman, Roedy Mussofak, Hadrowi Abdul Aziz, Farouq Salim, Rofik Suherman, Tim Harmonis, dan beberapa orang yang tergabung dalam kepanitiaan.

Setiap bus terdapat 2 panitia dan seorang ustadz untuk memimpin do’a dan tausiyah. Selain konsumsi, para jama’ah juga diberikan fasilitas hotel saat tiba di kota Madinah.

Iman Sonhaji yang biasa disapa Bejo, sebagai koordinator mengaku bersyukur program perdana ziarah ke kota Madinah berjalan lancar dan sukses yang diprakarsai POSPERTKI. Padahal kegiatan tersebut bersifat mendadak, dan Alhamdulillah antusias serta kepercayaan PMI yang daftar mencapai ratusan dengan 4 bus. InsyaAllah kedepan akan ditingkatkan,” jelasnya.

Para jama’ah tiba di Madinah pada hari Minggu (17/06/2018) pukul 04.30 pagi yang diawali ke Masjid Kuba untuk sholat subuh berjam’ah. Setelah itu berlanjut ziarah ke beberapa tempat di kota Madinah diantaranya Jabal Uhud, Kebun Korma, dan Masjid Kiblatain. Dan pada 4 sore waktu setempat, Jama’ah tiba dan beristirahat di Hotel Al Fayroz Kartaj yang jaraknya kurang lebih 450 meter ke Masjid Nabawi bila berjalan kaki.

Para jama’ah yang merupakan Pekerja Migran Indonesia dihimbau oleh panitia untuk beristirahat dahulu dikamar hotel yang sudah disediakan. Hal ini dikarenakan, program selanjutnya pada hari Senin (18/06/2018) waktu shubuh akan difokuskan untuk beribadah dan ziarah ke Masjid Nabawi. Dan panitia pun mewajibkan para jama’ah pukul 10 pagi sudah harus kembali ke hotel untuk bersiap check out dan kembali menuju ke kota Jeddah.

Para jama’ah yang merupakan Pekerja Migran Indonesia tiba di kota Jeddah pada Senin (18/06/2018) pukul 9.30 malam dengan selamat dan lancar. Dan para PMI (Pekerja Migran Indonesia) mengungkapkan, merasa beruntung ikut rombongan ziarah yang diprakarsai POSPERTKI. Serta mereka pun merasa puas atas pelayanan yang diberikan baik itu dari persiapan, kendaraan, konsumsi, tempat tinggal, dan lainnya. Dan berharap agar kegiatan seperti ini dilaksanakan berkelanjutan oleh POSPERTKI.

Ramida Muhammad selaku Ketua Umum POSPERTKI yang juga Wakil Ketua DPLN PDI Perjuangan Saudi Arabia menyampaikan rasa terima kasihnya serta apresiasi kepada panitia dan jama’ah atas kerja samanya. Dengan adanya dukungan dan semangat serta saran dari berbagai pihak termasuk jama’ah, Ramida berjanji akan meningkatkan pelayanan dan menjadikan program berkelanjutan.

Kegiatan ziarah ini dikenai biaya 165 Riyal Saudi per orang, sudah mencakup ID Card, Transportasi, Snack, Konsumsi, dan Hotel.

Pekerja Migran Indonesia di Saudi Deklarasi Dukung Jokowi Dua Periode

Jeddah - Pada hari Jum’at (08/06/2018), Pekerja Migran Indonesia di Saudi Arabia menyatakan siap sukseskan dan menangkan Presiden Joko Widodo dua periode. Hal tersebut dinyatakan dalam acara buka puasa bersama dan reuni yang digelar oleh JAPER JOKOWI PRO PMI (Jaringan Persaudaraan Joko Widodo Pro Pekerja Migran Indonesia) di Restoran Wong Solo kota Jeddah.

Selain ratusan Pekerja Migran Indonesia Saudi Arabia khususnya kota Jeddah, turut hadir utusan dari Jakarta yaitu Ayub Basalamah selaku Ketua Pembina dan Syamsul Alam Syah selaku Ketua Bidang Humas DPP JAPER PRO JOKOWI.

Tak sampai disitu saja, beberapa perwakilan partai politik dan organisasi masyarakat di Saudi Arabia turut hadir diantaranya PDI Perjuangan, PKB, Nahldatul Ulama, POSPERTKI (Posko Perjuangan TKI), SBMI, Tim Kondo, PROJO, BMI-SA, Liputan BMI, PSHT, dan Radio Saudi Indonesia.

Antusias dan semangat PMI terlihat dalam acara tersebut yang tak hentinya menyuarakan yel – yel “Jokowi Dua Periode”. Apalagi disaat Imam Sonhaji selaku Ketua JAPER JOKOWI PRO PMI Saudi Arabia, membakar semangat para hadirin saat memberikan sambutannya.

Ramida Muhammad yang merupakan Ketua POSPERTKI (Posko Perjuangan TKI) dan juga Wakil Ketua DPLN PDI Perjuangan Saudi Arabia, menyatakan dalam sambutannya bahwa banyak perubahan positif baik dalam hal pelayanan maupun perlindungan dimasa Pemerintahan Presiden Joko Widodo.

Untuk itu kita bersama Pekerja Migran Indonesia di Saudi Arabia bertekad mensukseskan dan memenangkan Presiden Jokowi di Pemilu 2019,” sambung Ramida Muhammad yang juga merupakan Pembina JAPER JOKOWI PRO PMI Saudi Arabia.

Pernyataan lantang pun datang dari KH Ahmad Fuad selaku Ketua PCI Nahdlatul Ulama Saudi Arabia. KH Ahmad Fuad yang juga merupakan sesepuh WNI di Saudi Arabia mengatakan, bahwa hanya Presiden Joko Widodo yang paling dekat dengan Nahdlatul Ulama. Dan Nahdlatul Ulama akan menjadi garda terdepan untuk menghadapi pihak – pihak yang melecehkan dan menebarkan fitnah terhadap Presiden Joko Widodo.

Sudah berapa Presiden Indonesia berganti, dan hanya Presiden Joko Widodo yang berani menetapkan 22 Oktober sebagai Hari Santri Nasional dan beliau juga sangat dekat dengan para ulama. Untuk itu, warga Nahdiyin di Saudi Arabia dihimbau agar mendukung Presiden Joko Widodo pada Pemilu 2019,” lanjut KH. Ir. Ahmad Fuad.

Ayub Basalamah selaku Ketua Pembina DPP JAPER JOKOWI PRO PMI dalam sambutannya, mengaku kagum atas antusias PMI (Pekerja Migran Indonesia) di Saudi Arabia yang bersemangat akan mensukseskan Presiden Joko Widodo untuk dua periode.

Melalui wadah JAPER JOKOWI PRO PMI, kita sukseskan Presiden Jokowi dua periode,” sambungnya.

Ayub Basalamah pun menjelaskan, bahwa JAPER JOKOWI PRO PMI sudah terbentuk sejak Pemilu 2014. Pada pemilu 2014 saat itu bernama JOKOWI PRO TKI, dan saat ini diubah menjadi JOKOWI PRO PMI. Selain Saudi Arabia, JAPER JOKOWI PRO PMI juga sudah terbentuk dibeberapa negara lainnya dan akan terus dibentuk di negara – negara penempatan PMI lainnya,” ungkapnya.

Hanya di era Presiden Joko Widodo, Undang – Undang nomor 18 tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia berhasil disahkan. Serta Presiden Joko Widodo akan terus meningkatkan dan memperbaiki pelayanan dan perlindungan terhadap Pekerja Migran Indonesia,” tegas Ayub Basalamah yang juga merupakan Ketua Umum APJATI.

Acara ini pun diakhiri dengan penyerahan SK kepengurusan dan buka puasa bersama.

Dalam pertemuan tertutup di ruang VIP Restoran Wong Solo kota Jeddah dengan pengurus JAPER JOKOWI PRO PMI Saudi Arabia dan tokoh – tokoh masyarakat usai acara buka puasa bersama. Ayub Basalamah selaku Ketua Pembina DPP JAPER JOKOWI PRO PMI Saudi Arabia, menerima laporan dan keluhan adanya diskriminatif terhadap calon pemilih khususnya WNI yang berstatus overstayer dan lainnya.

Seharusnya KPU RI dan PPLN (Panitia Pemilu Luar Negeri) Perwakilan RI Saudi Arabia memaksimalkan peran dan fungsinya dengan menyesuaikan situasi dan kondisi dilapangan. Jangan sampai hak WNI di Saudi Arabia khususnya PMI baik itu yang berstatus legal maupun overstayer dikebiri,” ujar Ayub.

Selaku Ketua Pembina DPP JAPER JOKOWI PRO PMI, Ayub Basalamah berjanji akan melaporkan hal ini ke Joslin Nasution selaku Ketua Umum DPP JAPER JOKOWI PRO PMI dan jajarannya untuk diperjuangkan ke KPU RI.

Dalam wawancaranya, Imam Sonhaji mengungkapkan bahwa acara ini undangannya terbatas. Hal ini dikarenakan menyesuaikan kapasitas tempatnya. Bila diundang secara terbuka, Imam Sonhaji yang biasa disapa Bejo mengungkapkan bisa mencapai ribuan PMI yang akan hadir.

Ketua DPLN PDI Perjuangan Saudi Arabia Sharief Rachmat, saat dimintai keterangan hanya memberikan salam metal (salam 3 jari) dengan senyum sumringah.

Undangan yang kita sebar hanya 100, tetapi yang hadir melampaui kapasitas hingga ada yang berdiri dan juga terlihat dari daftar hadir. Kami pun mengucapkan terima kasih kepada DPP JAPER JOKOWI PRO PMI, khususnya Bapak Ayub Basalamah selaku Ketua Pembina yang sudah mendukung dan membantu penuh acara ini,” tutup Imam Sonhaji.

Jangan Kebiri Hak Suara TKI Dalam Pemilu 2019

Jeddah – PPLN (Panitia Pemilu Luar Negeri) KJRI Jeddah dan Panwaslu melakukan Rakor (Rapat Koordinasi) dengan Perwakilan Luar Negeri Partai Politik di Saudi Arabia, pada Senin (04/06/2018) di Restoran Wong Solo kota Jeddah Saudi Arabia.

Perwakilan Partai Politik Luar Negeri di Saudi Arabia yang hadir diantaranya PDI Perjuangan, PKB, PKS, dan Gerindra.

Rakor yang digelar sejak pukul 5.30 sore tersebut berjalan cukup alot. Hal ini dikarenakan belum adanya titik terang perihal syarat identitas dalam pendaftaran sebagai pemilih dan calon pemilih yang mendaftar saat pemungutan suara.

Berdasarkan peraturan KPU RI, PPLN KJRI Jeddah mengungkapkan bahwa syarat pendaftaran sebagai pemilih yaitu memiliki identitas seperti KTP RI, Paspor RI, SPLP (Surat Pengganti Laksana Paspor) dan atau dokumen lainnya yang masih berlaku.

Begitu pula bagi WNI dan atau TKI yang mendaftar saat pemungutan suara, waktu hak pilihnya diberikan setelah para WNI dan atau TKI yang sudah mendaftar sebelum pemungutan suara selesai memberikan hak suaranya.  

DPLN PDI Perjuangan Saudi Arabia yang diwakili oleh Ramida Muhammad selaku Wakil Ketua, yang didampingi Eny Hartini selaku Wakil Sekretaris menyayangkan dan melakukan intrupsi atas peraturan tersebut.

Berdasarkan situasi dan kondisi di lapangan, dari sekian ratusan ribu WNI dan atau TKI di Saudi Arabia terdapat dua katagori diantaranya WNI/TKI yang berstatus legal dan WNI/TKI yang berstatus overstayer.

Kalau WNI/TKI berstatus overstayer yang ingin menggunakan hak suaranya harus memiliki identitas yang masih berlaku, secara tidak langsung mengebiri hak suaranya. Fakta dilapangan, mayoritas WNI/TKI overstayer tidak memegang identitas. Kalaupun ada seperti SPLP, masa berlakukanya sudah habis. Dan sepengatahuan kami, Perwakilan RI di Saudi Arabia tidak akan memperbaharui SPLP (Surat Pengganti Laksana Paspor), kecuali tujuannya kembali ke tanah air,” jelas Ramida Muhammad.

Bila peraturan tersebut dipertahankan dan KPU RI tidak merivisi peraturannya, akan banyak WNI/TKI khususnya yang berstatus overstayer tidak dapat menggunakan hak suaranya.

Memperhatikan para WNI/TKI di Saudi Arabia memiliki kewajiban dan tanggungan kerja sekalipun di hari Jum’at. DPLN PDI Perjuangan Saudi Arabia mengusulkan agar WNI/TKI yang mendaftar sebagai pemilih pada saat pemungutan suara, dalam menggunakan hak suaranya tidak harus menunggu hingga selesai para WNI/TKI yang telah mendaftar sebelum pemungutan suara menggunakan hak suaranya.

Mereka tidak mendaftar sebelum pemungutan suara bukan kesalahan mereka, tetapi PPLN Perwakilan RI di Saudi Arabia memiliki keterbatasan yang akibatnya tidak dapat menjangkau mereka. PPLN Perwakilan RI di Saudi Arabia pun tidak bisa serta merta berpangku tangan dan mengandalkan komunitas atau komponen WNI di Saudi. WNI/TKI telat atau tidak ada waktu untuk mendaftar karena memiliki alasan kuat yaitu tanggungan kerja, khususnya pekerja rumah tangga.

Bila merujuk pada Pemilu 2014, pemilih yang banyak menggunakan hak suaranya yang mendaftar saat pemungutan dibanding yang mendaftar sebelum pemungutan,” sambung Ramida yang juga selaku Ketua POSPERTKI (Posko Perjuangan TKI) Saudi Arabia.

Eny Hartini, melanjutkan bahwa hasil Rakor dengan PPLN KJRI Jeddah dan Panwaslu sudah dilaporkan ke Sharief Rachmat selaku Ketua DPLN PDI Perjuangan Saudi Arabia. Berdasarkan arahannya, DPLN PDI Perjuangan Saudi Arabia akan melapor dan berkonsultasi dengan DPP PDI Perjuangan dan Fraksi PDI Perjuangan Komisi 2 DPRI RI,” tutupnya.  

Perwakilan Luar Negeri Partai Politik di Saudi Arabia sepakat pemungutan suara melalui TPSLN (Tempat Pemungutan Suara Luar Negeri) dilakukan secara early voting yang jatuh pada hari Jum’at tanggal 12 April 2019.

Sebagaimana diketahui, PDI Perjuangan pada Pemilu 2014 meraih kemenangan mutlak di Saudi Arabia.